sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan. Jenis Pangkat Golongan Guru dan Ruang. sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. Landasan Hukum DUK. Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil, Bezetting berarti persediaan pegawai/jumlah PNS saat ini. b. Pemerinta. 15 Tahun. Penyusunan DUK. 30 seconds. Diunggah oleh TRIPATRIA. Tata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : Pangkat; Jabatan;Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan berdasarkan: 1. kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan di bidang kesehatan tradisional. Surat Edaran. Penyusunan Naskah Akademik. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki pangkat yang berbeda-beda. Sebutkan landasan hukum di dalam DUK ! 7. 112 ASN. CONTOH FOTO DAFTAR URUT KEPEGAWAIAN. UUD ’45 (Undang-Undang Dasar 1945) yang termuat di Pasal yang ke 33 ayat 3. 5 Tahun 2014 d. Telepon 082340917206. Musliadi S. DUK unit kerja tersebut selanjutnya dikompilasi menjadi DUK Kabupaten. B. 2. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 2. Layanan Hukum Bagi Masyarakat. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 201 1. Staff at Kementerian Perindustrian RI. Talent Development Program Level Advance Bagi Pegawai Kementerian. Ir. SOAL – SOAL KEPEGAWAIAN. DAFTAR URUT KEPANGKATAN APRIL 2023. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2023. Oleh Karena itu, DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara terus-menerus. Perwira Pertama. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. a. Mengenal. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK), DATA DOMISILI DAN AGAMA PEGAWAI 22. Label: Info & Aktifitas Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. OT. Jul 13, 2021. Surat Edaran Bakn No. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Revisi : - Tanggal : 13 Januari 2017. Jul 13, 2021. 15. Adapun proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dimulai dari perencanaan progsun PP, penyusunan rancangan PP, penetapan rancangan PP hingga pengundangan PP. Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK ? Simak penjelasan dari YumPedia J dijamin PAHAMMM 1. PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli. Ketentuan yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. P4 Konstektual 4. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi negara; DUK dibuat sekali dalam setahun; Penjabat pembuat DUK diantaranya menteri, jaksa agung, pimpinan kesektarisan lembaga tertinggi negara, pimpinan pemerintah non departemen, gubernur dan penjabat lain yang ditentukan oleh. RANCANGAN AKTUALISASI PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS PERHUBUNGAN PERIKANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Disusun oleh : Nama Peserta : Yance Nataniel Refasi Angkatan/Gel/NDH : 21/5/ Jabatan : Pengelolah Data PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN. Layanan Hukum. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. DAFTAR URUT KEPANGKATAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT. Pustaka: UU RI No. Pasal 9. pembuatan surat ukur. id. nip. Diunggah oleh Ari Afriawan. Edit. Pasal 2 1 Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara. daftar urut kepangkatan atau duk sangat penting dalam kepegawaian. 2. UU No. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 97 tayangan. Yang dimaksud dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan. DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berita. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. PP No. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA 6. id. Silih berganti bangsa penjajah yang melakukan aksi kejamnya pada Indonesia selama hampir tiga ratus lima puluh tahun. DUK merupakan kepanjangan dari Daftar Urut Kepangkatan sehingga dalam menyusun kepangkatan PNS harus diurutkan berdasarkan pangkat paling tinggi bukan dari lamanya masa kerja. kepegawaian daftar urut kepangkatan (duk) 1. DEFINISI Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipe lihara secara terus menerus. Pembuatan sertipikat untuk pertama kalinya, yang dalam bahasa teknis ke agrariaan dikenal dengan istilah “konversi” hak-hak lama. Bimbingan Teknis Yustisial di PTA Ambon . DUK. 4. Pengertian DUK atau Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama. pkwu. Jakarta -. Ini adalah jabatan akademik yang ada di seluruh sekolah dalam. Dasar Hukum : UU No. . Daftar Urut Kepangkatan September 09, 2017. Proses pembuatan laporan dan data statistik kepangakatan yang lambat menyebabkan informasi yang diperoleh tidak selalu akurat. Mulai dari Pengadministrasi Kepegawaian menerima, mengumpulkan serta menyusun data mutasi kepegawaian berdasarkan urutan kepangkatan kemudian diserahkan kepada Operator Komputer, sampai dengan Kasubbag Pengelolaan Data menerima daftar urut kepangkatan untuk disimpan sebagai arsip. 476 5 Ibid. 43 Tahun 1999; 4. masa catatan jabatan kerja. Tahapan Pembuatan Surat Keputusan Secara garis besar tahapan perumusan Surat Keputusan dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Pangkat; 2. Proses pembuatan dokumen seperti Daftar Urut Kepangkatan membutuhkan waktu yang lama sehingga pelayanan kepada pegawai kurang memuaskan. Landasan Hukum -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974 -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Untuk memudahkan pemeliharaan DUK cukup dicatat jenis mutasi kepegawaian dan tanggal berlakunya. c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d di atas, diatur oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga. 03. 4) Surat Edaran Kepala BAKN No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Penentuan Nomor Urut Dalam DUK Ukuran Yang Digunakan Untuk Menetapkan Nomor Urut Dalam DUK Adalah Sebagai Berikut. U. Memahami Tata Cara Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Keterkaitan Peralatan/perlengkapan - 1. Dasar hukum ( petunjuk no. 2. UU RI No. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum. Namun nyatanya dampak negatif. PUBLIK 52-2 510100549 195810281986031017 01-04-2006. Misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Negara, Pegawai kantor terhadap perusahaannya dan lain-lain. Daftar Urut Kepangkatan atau DUK sangat penting dalam kepegawaian. Daftar Urut Kepangkatan September 09, 2017. 2. Landasan Hukum DUK : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Subdirektorat Penyusunan Rancangan. Pembuatan. Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. 3 Apabila tidak terdapat alasan-alasan yang cukup, maka Atasan Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Daftar Urut Kepangkatan TUGASADM. Pengertian DUK atau Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai. PP No. Pasal 2 Ayat (1) huruf a berbunyi: C. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. peraturan tertulis yang memuat. PNS yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK, Jika ada dua orang/lebih. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan. Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini, saya ucapkan terima kasih. Diunggah oleh Zulfahmii. Surat Edaran Nomor. Selain itu, konsideran juga memuat landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan surat dan menunjukkan bagian – bagian yang harus ditulis dalam surat. 2. 2. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK. tidak heran Jika landasan teori jadi aspek paling krusial yg digunakan penulis atau peneliti dalam menuntaskan karya ilmiahnya. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Aparatur Sipil Negara ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. UU No. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Namun kita harus ingat segala hal itu hanya setetes air dari sebuah pena yang dientas setelah dicelupkan ke dalam samudera. B. Peraturan Perundan. (2) Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala 3. (2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan. Contoh Daftar Urut Kepangkatan DUK PNS yang mungkin anda butuhkan saat ini,maka tepat sekali mengunjungi blog kami karena dalam kali ini kami akan memudahkan anda semua dalam mencari tentang Daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil atau Format daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil, kami pastikan. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan : 1. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PUSKESMAS PULOKULON I TAHUN 2017. -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil. 29 Tahun 1954 Tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 43 Tahun. PP No. Perwira pertama adalah struktur kepangkatan yang berada di bawah. 15 Tahun 1979 b. 2. B. Landasan Hukum -pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974 -Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang DUK pegawai negeri sipil 2. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan surat pengantar untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Dirjen. Si 28-10-1958 IV/c STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK II. Kelompok 1 • Fatin Julian • Haria Mifta • Madan Aprilianta Ginting • Mita’ul Salam • Muhammad Fadel • Tegar Wibawa • Zulfikar Eka Putra Membahas tentang Daftar Urut Kepangkatan meliputi pengertian DUK, fungsi DUK, dasar hukum DUK, penyusunan DUK. Landasan Hukum Daftar Urut Kepangkatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979. 4 Landasan Hukum Pendaftaran Tanah a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Kami Dari Kelas XI Otkp2 SMK MANBAUL 'ULUM , Video ini kami buat untuk memenuhi tugas OTK Kepegawaian yang diajarkan oleh Ibu Titi Maryati. 210 ASN. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yang. b Kepala Dinas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai 3. KEPEGAWAIAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 1. Rajawali. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Pimpinan pemerintah non- departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing - masing. Hanifah Affan, M. Membantu pimpinan untuk mengetik dan mencetak daftar urut Kepangkatan (DUK 2016) Dengan meningkatkan komitmen mutu dalam membuat daftar urut kepangkatan sehingga menguatkan visi organisasi untuk mewujudkan pringsewu unggul dan mendukung misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Landasan Hukum Duk Daftar Urut Kepangkatan (Duk) Pns Ini Dibuat Berdasarkan Landasan Hukum Berikut : Petunjuk daftar urut kepangkatan pns. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bezetting; CALK Laporan Keuangan; Pagu Anggaran (DIPA) Neraca;. a. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. c. Daftar Urut kepangKatan SMK OTKP, pptx. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI. Daftar urut kepangkatan (duk) landasan hukum ketentuan yang mengatur pembuatan daftar. Dan PP Nomor 32 Tahun 1979 ini telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan PP Nomor 1 Tahun 1994 dan PP. Sumber : kasn. Hukum telah menjadi sandaran dan. Back. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN Pasal 2 (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara. 3. PPAT Sementara adalah pejabatTata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : 1.